REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi akan menggelar debat publik antara pasangan calon wali kota-wakil wali kota pada 31 Januari mendatang di Gedung Vidya Chandra. Debat direncanakan dimulai pada pukul 19.00 WIB.
"Materi bahasannya soal pembangunan kota Cimahi dari segi ekonomi, kesehatan, pelayanan masyarakat, perlindungan anak, juga pencegahan dan penanggulangan narkotika. Tema spesifik belum ada," ujar Komisioner KPU Cimahi, Sri Swasti saat ditemui di kantornya, Selasa (17/1).
Menurutnya, semua pasangan calon harus hadir dalam acara debat tersebut. Sebab, jika tidak bersedia mengikuti debat atau tidak memberikan alasan tidak hadir terancam terkena sanksi.
Kecuali, ia menuturkan calon walikota Cimahi no urut 1, Atty Suharti yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.
"Kalau dia sakit harus ada surat keterangannya termasuk jika tengah melaksanakan ibadah. Namun kalau beliau (Atty) sudah dipublish oleh KPK karena keadaan tertentu. Sementara yang tidak bersedia mengikuti debat, penayangan iklan kampanye akan dihentikan," katanya.
Dirinya mengatakan, ketidakhadiran Atty Suharty tidak menyalahi aturan. Sebab, dirinya tidak menolak atau tidak ingin ikut debat. Statusnya pun masih peserta Pilkada dan tidak berkurang hak-hak yang bersangkutan sebagai peserta.
Sri menambahkan saat ini logistik surat suara sudah masuk ke KPU sebanyak 387.598 lembar. Dimana, surat suara dibuat berdasarkan daftar pemilih tetap sebanyak 375.722 plus 2,5 persen dari DPT tiap tempat pemungutan suara.
Selain itu, logistik lain seperti tinta tiap TPS dapat dua botol tinta. Alat coblos yang sedang proses pembuatan yaitu bilik suara, sampul, hologram, segel, alat coblos, formulir yang sedang proses pembuatan, alat bantu tuna netra.
Direncanakan, sekitar 20 Januari mendatang semua logistik diupayakan sudah masuk ke KPU. Selain itu, pihaknya akan melakukan sortir surat suara setelah sampul plastik datang. Sementara pelipatan dilakukan oleh perusahaan pembuat surat suara.
"Kalau sudah selesai, H-1 didistribusikan ke TPS-TPS. Paling setengah jam sampai. Ditakutkan jika logistik didistribusikan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan pencoblosan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejauh ini tidak ada masalah untuk logistik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika