REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terkait kebijakan bebas visa untuk menarik wisatawan. Evaluasi kebijakan bebas visa tersebut, menurutnya agar kabar soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bercampur dengan hoax tidak mengganggu pariwisata di tanah air.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ibas ini dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpar Selasa, (17/01) di Ruang Komisi X, DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Ibas cara ini sebagai salah satu langkah bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, mewaspada dampak masif dari berita hoax (berita bohong) terhadap pariwisata nasional.
Hoax atau berita menyesatkan dianggap bisa memunculkan kegaduhan, dan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Salah satu contohnya, katanya berita terkait banjirnya tenaga kerja asing illegal yang dapat mengancam NKRI dan tenaga kerja lokal.
"Itu kan menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan. Pastilah berdampak pada kunjungan wisata dan dengan sendirinya mengurangi devisa Negara," ujarnya.
Maka ia mengusulkan perlu evaluasi kebijakan bebas visa wisata agar tidak menimbulkan ekses dan fokus pada kepentingan negara. "Berikan kontribusi besar saja, misalnya bebas visa, promosikan secara gencar, buat repeat visit dari Negara tersebut terhadap daerah wisata yang sudah sangat siap di Indonesia," kata Ibas.
Menurutnya, wisatawan asing selama ini banyak yang mendapat informasi, namun sebagian malah kecewa karena merasa informasi yang ada tidak sesuai. Jadi, lebih baik promosi wisatawan difokuskan kepada daerah-daerah yang sudah siap.
Dalam rapat tersebut Kemenpar menyatakan bahwa periode Januari-November 2016 kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 10.405.947 kunjungan atau naik 10 persen dari sebelumnya. Sedangkan target 2017 Kemenpar menargetkan wisatawan mancanegara mencapai 15 juta kunjungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika