REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Ken Wyatt akan menjadi orang pribumi pertama yang ditunjuk untuk pelayanan persemakmuran Australia. Ia menjadi menteri untuk perawatan usia dan kesehatan pribumi dalam pengumuman perombakan struktur pada Rabu (18/1).
Wyatt, sekarang sebagai wakil menteri untuk kesehatan dan perawatan usia, adalah pribumi pertama Australia yang terpilih sebagai anggota parlemen pada 2010 dan yang pertama diangkat ke pemerintah eksekutif persemakmuran.
Wyatt memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman sebagai pelayan publik senior dalam bidang kesehatan pribumi, ditambah dengan pekerjaannya sebagai wakil menteri dalam portofolio ini, membuat dia menjadi seorang menteri yang ideal untuk daerah ini," kata Perdana Menteri Malcolm Turnbull saat mengumumkan perombakan, dilansir dari The Guardian, Rabu (18/1).
Dalam komentar sebelumnya saat dilantik menjadi wakil menteri pada Oktober 2015, Wyatt mengatakan ini nyata dan sebuah hak istimewa untuknya.
"Setiap penduduk asli Australia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mencapai aspirasi mereka. Ada banyak hambatan yang berdampak pada kita masing-masing individu, tetapi Anda bekerja untuk naik di atas mereka. Dan simbolisme berada di bangku depan adalah satu hal yang luar biasa," ujar Wyatt.
Wyatt, sebelumnya menjadi anggota parlemen Liberal dari Australia Barat, merupakan kursi dari Hasluck setelah terpilih kembali pada 2013 dan 2016. Dia adalah salah satu dari lima Penduduk Asli Australia di parlemen federal, bersama dengan pejuang kaum buruh Linda Burney, Pat Dodson dan Malarndirri McCarthy, dan senator independen Jacqui Lambie.
Sebelum memasuki parlemen Wyatt memiliki karir 15 tahun dalam bidang kesehatan masyarakat dan pendidikan Aborigin dan bekerja selama 13 tahun sebagai guru sekolah dasar.
Di parlemen ia telah menolak perubahan bagian 18C dari Undang-Undang Diskriminasi Rasial. Dia meminta penelaahan atas hukum yang melarang pidato yang menyinggung, menghina, mempermalukan atau mengintimidasi seseorang berdasarkan ras mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika