REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyebaran aparatur sipil negara (ASN) merata di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga ingin agar penyebaran ASN mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi.

"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil di kawasan perbatasan pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN. Sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," ujarnya saat membuka rapat terbatas (ratas) lanjutan pembahasan manajemen aparatur sipil negara (ASN) di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1).

Oleh karena itu, dalam rapat ini, Jokowi meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menghitung kembali sebaran ASN di seluruh daerah. Sehingga dapat teridentifikasi jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditingkatkan ataupun dikurangi.

"Kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proporsional dan memerhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara," katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar penyebaran ASN dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-goverment.

Pemerataan penyebaran ASN ini diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah serta mengatasi kesenjangan sosial. Selain itu, dengan penyebaran yang merata dapat meningkatkan akses layanan publik kepada masyarakat.

"Kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat, tapi juga semakin merata di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi.