REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesian Resourse Studies (IRRES) Marwan Batubara, mengatakan, kabar yang menyebut Konsorsium Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara sudah mendekati kesepakatan dan akan segera menandatangani power purchase agreement (PPA) atau perjanjian jual-beli listrik dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1, perlu dicermati lebih lanjut. Apakah sekedar kabar angin atau memang benar. Pasalnya, kata dia, PLTGU Jawa 1 adalah megaproyek strategis yang menyangkut kepentingan listrik nasional.
Ia menjelaskan, proyek PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari program pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt, yang diluncurkan Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya. "Dan karena itu perlu diselamatkan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1).
Dalam proses tender Oktober 2016, konsorsium Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz Corporation ditetapkan sebagai peringkat pertama atau pemenang tender. Jika dicermati isu yang berkembang di publik saat ini, menurut Marwan ada dua penyebab utama kekisruhan PLTGU Jawa 1 yaitu yang berakar dari masalah bankability dan isu teknis komersial, yang tidak kunjung disepakati meskipun sudah melewati tenggat waktu, maka hal ini bukan masalah sederhana. "Pasti terdapat konsekuensi keekonomian yang sangat signifikan," ucap dia.
Marwan juga bertanya bila kabar yang mengatakan adanya kesepakatan konsorsium Pertamina dan PLN, apakah ada salah satu yang berkorban. Mengingat adanya keinginan PLN untuk membatalkan tender ini, maka patut diduga yang berkorban adalah Pertamina. Dengan kata lain, kabar baik ini dapat dijadikan indikasi bahwa Pertamina dan konsorsiumnya telah bersedia menelan semua ongkos akibat terjadinya komplikasi isu teknis komersial itu.
"Apabila indikasi tersebut benar, maka patut disampaikan salut untuk Pertamina dan kepemimpinannya dalam mengelola para mitranya, sehingga mampu menjaga komitmen untuk tetap memperjuangkan agar proyek Jawa 1 tetap berjalan," ujar dia.
Sebelumnya, jadwal kontrak PLTGU Jawa 1 dilaporkan mundur dari jadwal. Molornya jadwal kontrak tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan perbankan untuk memberi pendanaan bagi proyek tersebut.
Menurut pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, tanpa pasokan LGN dipastikan pembangunan PLTGU yang termasuk dalam megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) ini, tidak bisa berjalan.
Fahmy berkata, jika pembangkitnya pun dipaksakan dibangun sudah jelas tidak akan bisa beroperasi alias mangkrak. "Bank jelas tidak mau karena uncertainly-nya sangat tinggi," katanya di Jakarta.
(Baca Juga: Pertamina Percepat Pengembangan Kilang Balikpapan dan Cilacap)
Ikuti Whatsapp Channel Republika