Rabu 18 Jan 2017 19:08 WIB

Menkopolhukam Ajak MUI Bantu Pemerintah Jaga Indonesia

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Angga Indrawan
Menko Polhukam Wiranto (kiri), bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (kanan) menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Rabu (18/1).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Menko Polhukam Wiranto (kiri), bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (kanan) menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Rabu (18/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, merasa pemerintah memiliki kesamaan mendasar dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu karena pemerintah dan MUI mewakili keinginan masyarakat.

"Pemerintah itu mewakili masyarakat, MUI sama, mewakili umat yang ingin menyuarakan sesuatu," kata Wiranto di rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (18/1).

Ia menilai, kesamaan itu merupakan salah satu dasar kerja sama yang seharusnya memang dibangun pemerintah dan MUI. Tentu, sambungnya, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, jika ada perbedaan ketika menerjemahkan kerja sama tersebut, perlu adanya pengakuran sebagai esensi kerja sama.

MUI, lanjut Wiranto, merupakan satu lembaga non-pemerintah yang mampu menyerap aspirasi besar dari rakyat, dan tentu memiliki peran yang sangat dibutuhkan pemerintah. Maka itu, ia menekankan, konsep dan semangat kerja sama itu harus dipegang pemerintah maupun MUI.