REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah yang hendak membuka peluang bagi asing untuk mengelola pulau terluar Indonesia dinilai merusak kedaulatan negara. Peneliti Indef, Eko Sulistyo menilai jangan sampai karena atas nama kepentingan ekonomi merusak kedaulatan negara.
Eko menjelaskan, di satu sisi memang pemerintah masih kesulitan membangun pulau pulau terluar. Ribuan pulau masih belum terjamah oleh tangan pemerintah, ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Namun sayangnya, langkah dengan memberikan wewenang bagi asing untuk mengelola juga bukan solusi terbaik.
"Kemudian pengelolaan ke asing karena kita gak bisa kelola sendiri problematikanya siapa yang akan menikmati itu. Manfaatnya sebagian besar akan jatuh ke mereka juga. Ini karena gak optimal, untuk kepentingan ekonomi kemudian di kelola asing," ujar Eko saat dihubungi Republika, Rabu (18/1).
Eko menjelaskan dari sisi dampak ekonomis sendiri tak banyak yang bisa dirasakan oleh pemerintah Indonesia kedepannya. Karena pihak asing ketika bicara bisnis pasti akan memikirkan untung rugi dan seberapa besar provit yang bisa didapat atas investasi tersebut.
"Keuntungan ekonomi juga gak banyak kita dapat. Menurut saya, harus ada perhatian lebih dari pemerintah. Tidak boleh disewakan atas nama ekonomi. Jangan mempercepat daerah tapi pelakunya malah asing. Nanti kan repot, dalam perkembangannya mereka bisa asal klaim," ujar Eko.
Disatu sisi, keterlibatan asing dalam pengelolaan juga perlu diatur secara jelas dan rinci. Ia menilai, jangan sampai pengelolaan dilepas begitu saja tanpa adanya kerjasama dan pengelolaan. "Kita juga gak tau, jangan jangan mereka matau cadangan minyak kita, atau jadi pangkalan militer," ujar Eko.
Ia menilai sikap pemerintah yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi merupakan langkah bagus. Namun disatu sisi, pemerintah mesti tetap menjaga kedaulatan. Efek pembangunan memang tak ada yang jangka pendek. Program pembangunan dari pinggir tetap harus dilakukan meski sedikit demi sedikit.
Ia menilai, pemerintah masih mempunyai kemampuan untuk membangun Indonesia. Pemerintah diminta untuk bisa tetap melakukan langkah langkah strategis tanpa harus merusak kedaulatan Indonesia. "Pemerintah harus terus berupaya untuk tetap melakukan pembangunan dari pinggir. Pemerintah sendiri juga sudah menyatakan bagian terluar adalah pintu gerbang. Halaman depan, makanya ada pembangunan dari pinggir," ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika