REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap, pemberian nama-nama pulau sebaiknya tetap berada pada negara, terutama pemerintah daerah. "Persoalan nama (pulau), kalau saya mengusulkan sebaiknya kita yang menamai, bukan dari pengelolanya, negara yang menamakan gitu lho, semisal Gili Air, Gili Trawangan, itu kan ada sejarahnya," kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Kamis (19/1).
Ia menilai aneh jika pulau-pulau di Indonesia justru mempunyai nama-nama asing. Amin menambahkan, Pemprov NTB selalu terbuka bagi para investor asing yang hendak menanamkan investasinya asalkan sesuai prosedur.
"Soal pengelolaan sah-sah saja dikelola oleh investor, apakah investor dalam negeri ataupun luar negeri, welcome, tetapi dengan catatan-catatan dan komitmen," ungkapnya.
Menurutnya, bentuk investasi harus jelas betul dalam bidang apa agar tak timbul masalah di kemudian hari. Dia menyampaikan, NTB memiliki ratusan pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Bahkan, banyak di antaranya yang belum memiliki nama.
Pemprov NTB sedang mengkaji potensi apa yang ada di sejumlah pulau-pulau baru tersebut, semisal potensi minyak, tambang, dan lain sebagainya. Ia mmenegaskan, komitmen kuat ditegaskan Pemprov NTB dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini ditunjukan dengan diberikannya sertifikat satu pulau terpencil dan terluar di wilayah NTB dari Badan Pertanahan Negara (BPN) pada 17 Agustus lalu.
"Untuk menjaga kedaulatan kita. Saya mengapresiasi sekali kepada Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) yang sudah menginstruksikan ini untuk diinventarisir dan dikonsolidasikan sekaligus pemberian nama," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan 110 pulau baru tak berpenghuni dan belum memiliki nama di sekeliling perairan Pulau Lombok. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H Irnadi Kusuma mengatakan, penemuan pulau-pulau baru ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan data citra satelit yang dilakukan sejak awal 2016. "Terbanyak pulau-pulau baru ini berada di Kabupaten Lombok Barat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika