REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo mengatakan dalam upaya mengantisipasi perubahan-perubahan global, maka TNI akan melakukan penyebaran pasukan dan pembangunan pangkalan militer secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran dan pembangunan pangkalan militer itu pun akan difokuskan di sekitar wilayah pinggir Indonesia.
Hal ini, kata Panglima TNI, termasuk dalam salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam mengantisipasi perubahan global dan adanya dampak dari perubahan tersebut.
''Penyebaran pasukan TNI dan pangkalan militer agar tidak terpusat di Pulau Jawa dan difokuskan di wilayah pinggir Indonesia. Sehingga bisa menciptakan sentra-sentra perekonomian baru dan di wilayah tersebut lebih maju,'' kata Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (20/1).
Lebih lanjut, Panglima TNI mengungkapkan, dalam penyebaran pasukan TNI tersebut, maka akan dibentuk sejumlah Kodam baru dan Armada baru. Sebelumnya, TNI memang telah membentuk Kodam baru di Papua Barat. Selain itu, di matra Angkatan Laut, akan dibentuk Armada baru.
Selama ini, dalam pembagian pengamanan wilayah, TNI AL memang baru memiliki dua komando armada, yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), yang berpusat di Jakarta, dan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur.
''Dalam penyebaran pasukan TNI, akan dibentuk Kodam baru dan Armada baru. Saat ini TNI hanya berorientasi pada Armada Timur saja, sehingga perlu dibentuk Armada baru yang direncanakan berada di wilayah Papua,'' ujar Panglima TNI.
Usai melaksanakan Rapim TNI, Panglima TNI pun menginstruksikan kepada pimpinan di tiap angkatan untuk menindaklanjuti kegiatan Rapim TNI dengan menggelar Rapim di tingkat angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Sehingga TNI dapat segera merealisasikan kegiatan-kegiatan untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi adanya perubahan-perubahan global. Sementara terkait antisipasi krisis ekonomi global, TNI telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kerjasama itu antara lain dukungan TNI terhadap salah satu program pemerintah, Tax Amnesty. Kerjasama ini diharapkan bisa membantu percepatan pelaksanaan Tax Amnesty. Bahkan, kata Panglima TNI, jika target Tax Amnesty tercapai, maka bukan tidak mungkin, anggaran belanja TNI dapat ditingkatkan.
''Apabila memenuhi target, Menteri Keuangan telah berjanji akan menaikkan anggaran belanja TNI menjadi 100 persen di 2018. Sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi ancaman global,'' kata Panglima TNI.
Panglima TNI juga mengingatkan soal toleransi dan persatuan masyarakat Indonesia. Indonesia, kata Panglima TNI, bukanlah negara teokrasi ataupun negara sekuler. Alhasil, tidak boleh ada pihak-pihak atau kelompok tertentu mempermasalahkan Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA).
''Indonesia adalah negara yang masyarakatnya agamais. Jadi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara pasti akan hidup bersama-sama sehingga kita tidak boleh menyudutkan orang-perorang maupun kelompok agama lain,'' ujar Panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika