REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah pada akhir 2016 membukukan pembiayaan sebesar Rp 5 triliun atau tumbuh sebesar 36 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Direktur Utama BTPN Syariah, Harry A.S Sukadis mengatakan, pembiayaan tersebut disalurkan khusus pada nasabah pra-sejahtera.
"Fokus pembiayaan kita ke nasabah pra sejahtera, dengan besar pembiayaan awal antara Rp 1-2 juta dengan tenor 1 tahun, tanpa agunan," ujar Harry pada Republika.co.id, Jumat (20/1).
Adapun rasio pembiayaan bermasalah atau Nonperforming Financing (NPF) perseroan dapat dijaga di kisaran 1,50 persen. Pada kuartal III 2016, pembiayaan prasejahtera produktif BTPN Syariah tumbuh 41 persen (yoy) dari Rp 3,2 triliun menjadi Rp 4,5 triliun pada akhir September 2016.
Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), per akhir 2016 BTPN Syariah membukukan Rp 5,4 triliun atau tumbuh sebesar Rp 55 persen. Di sisi lain, perseroan juga terus mengembangkan bisnis melalui Laku Pandai. Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) BTPN Wow! Syariah telah menjaring 1,4 juta nasabah baru sepanjang 2016 dengan total agen sebanyak 120 ribu orang.
Sebelumnya Harry menyebutkan, BTPN Syariah akan memperkuat bisnis yang sudah existing dan tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan bisnis lainnya tahun ini. Menurutnya, BTPN Syariah tetap konsisten untuk menjalankan bisnis dengan menyentuh level paling bawah karena kompetisinya masih belum ada.
"Kelemahannya adalah kita sekarang masih single bisnis, tahun depan akan mengembangkan bisnis lainnya. Namun mohon maaf belum bisa kami beri tahu karena masih proses," kata Harry.
BTPN Syariah mulai resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah dari sebelumnya Unit Usaha Syariah BTPN pada Juli 2016. BTPN merupakan pemilik 70 persen saham BTPN Syariah. Pemegang saham lainnya adalah PT Triputra Persada Rahmat sebesar 28,59 petsem dan Yayasan Purba Danarta sebanyak 1,41 persen. Saat ini aset BTPN Syariah sudah mencapai sekitar Rp 7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika