REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Myanmar mencela Malaysia yang menggelar pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beberapa waktu lalu, Sabtu (21/1). Pertemuan OKI di Kuala Lumpur membahas isu Rohingya di Rakhine State.

Myanmar menyebut upaya Malaysia adalah untuk menekan negara lain demi kepentingan politik. Pertemuan OKI pada Kamis (19/1) dipimpin tuan rumah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ia menyeru Myanmar untuk berhenti menyerang dan mendiskriminasikan minoritas Rohingya.

Najib mendesak 57 negara Muslim anggota OKI untuk bertindak mengakhiri sesuatu yang ia sebut tragedi kemanusiaan tersebut. Pada Sabtu, Myanmar menampik dengan kasar tindakan Malaysia.

Kantor Kementerian Luar Negeri Myanmar, dikutip dari Global New Light of Myanmar, menyayangkan Malaysia. Myanmar juga menuduh Kuala Lumpur mengeksploitasi krisis untuk agenda politik.

Selain itu, Malaysia dinilai telah merusak upaya pemerinah Myanmar untuk mengatasi masalah. "Pemerintah telah berusaha untuk menjaga kehidupan dan menjamin keamanan masyarakat dari serangan kekerasan ekstremis baru," kata kementerian dalam pernyataan.

Pada Jumat (20/1), negosiator HAM PBB mengkritik operasi Myanmar dan mendesak militernya untuk menghormati hukum juga HAM. Najib menjadi salah satu pemimpin yang paling vokal mencela pemerintah Myanmar dalam kasus di Rakhine.

Masalah di Rakhine ini muncul ke permukaan sejak Oktober tahun lalu. Saat beberapa tentara Myanmar tewas di Rakhine. Sejak saat itu militer meluncurkan operasi untuk memberantas teroris. Namun, yang terjadi ribuan penduduk Rohingya mengungsi dari rumah-rumah mereka.

Para pengungsi ini melaporkan tindak pelanggaran HAM oleh aparat, termasuk pembunuhan, pembakaran rumah, pemerkosaan, penahanan hingga penyiksaan. Sejak saat itu, sedikitnya 86 orang dilaporkan tewas. PBB mengatakan sedikitnya 66 ribu penduduk Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca juga,  Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika