REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi UU Pemilu mewacanakan adanya penambahan jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, Namun karena adanya penambahan jumlah penduduk, maka angka tersebut dinilai perlu ditambah.

''Sudah ada yang mengusulkan (tambahan) 570 atau 580. Sudah ada yang mewacanakan,'' Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto, Senin (23/1).

Yandri menjelaskan, penambahan tersebut karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Selain itu, adanya beberapa daerah otonomi baru. Sebab, keterwakilan dari masing-masing wilayah sangatlah penting.

''Sehingga karena ada tambahan keterwakilan, maka perlu adanya penambahan anggota DPR,'' ucapnya.

Politikus PAN itu menambahkan, selain soal penambahan kursi anggota DPR, poin lainnya yang menjadi pembahasan hangat adalah soal sistem pemilu, apakah terbuka atau tertutup, atau terbuka terbatas. Selain itu Presidential Treshold, yang usulannya terbagi tiga, ada yang cukup 0 persen, 20 persen, atau semua partai politik yang sudah mempunyai kursi di Parlemen.

Yandri menambahkan, Parliamentary Treshold juga akan menjadi pembahasan sengit. Ia mengatakan, ada yang mau mengusulkan nol persen, sehingga siapun yang terpilih oleh rakyat, dia dilantik sebagai anggota DPR. Ada juga yang mengusulkan 3,5 persen seperti usulan pemerintah, ada juga yang ingin dinaikan 7 sampai 10 persen.

''Saya kira ini akan menimbulkan debat panjang. Kemudian jumlah kursi per dapil, ada yang usul 3-6, 3-8, 3-10, ini menjadi perdebatan,'' ujarnya.

Bukan hanya itu, cara pembagian komposisi suara ke kursi juga menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah mengusulkan Devisor Sainte -Lague dan ada juga yang mengusulkan Devisor varian D'Hondt.

Ikuti Whatsapp Channel Republika