REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pendekatan geographic pricing menjadi solusi alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan semen satu harga di seluruh Indonesia. Menurut Praktisi Logistik dari Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung (ITB), Senator Nur Bahagia, konsekuensinya pemerintah harus melakukan intervensi dalam penentuan harga jual semen.

‬"Semen satu harga bisa direalisasikan melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari kebijakan hingga infrastruktur," ujar Senator pada Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Seamless Logistics untuk Memperkecil Disparitas Harga Komoditas Pokok dan Strategis antara Papua dan Pulau Jawa,” di Gedung Graha Pos Indonesia, Senin (23/1).

Senator mengusulkan dua alternatif geographic pricing. Alternatif pertama, menunjuk satu perusahaan semen untuk mengelola satu wilayah. Kedua, menunjuk beberapa perusahaan untuk mengelola suatu kawasan, dengan mengunakan sistem kluster.

‬Namun, kata dia, alternatif kedua lebih banyak keunggulannya. Pada alternatif pertama, perusahaan tentu akan lebih tertarik mengelola wilayah di Jawa. Sementara alternatif kedua, akan terbentuk iklim usaha kompetitif yang positif. ‪"Semen adalah komuditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga intervensi pemerintah halal dilakukan," katanya.