REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini bahwa Polri tidak terlibat dalam dugaan penyelundupan senjata di Sudan. Kompolnas menemukan bahwa faktanya dalam pasukan FPU-8, tidak ada satu pun personel Polri yang ditangkap.

"Yang ada hanya penundaan kepulangan dalam rangka membantu UNAMID, PBB dan Pemerintah Sudan untuk membuat lebih terang dan jelas permasalahan yang ada," ujar salah satu Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto dalam keterangan tertulisnya, semalam.

Dia menyebut, barang-barang yang berisi senjata illegal tersebut jelas bukan milik Polri ataupun pasukan FPU 8. Sebab, tidak menggunakan label atau tanda identitas pasukan FPU 8, bahkan tidak ada dalam manifes barang pasukan FPU-8. Kompolnas mendukung seluruh pihak untuk dengan objektif, profesional, bertanggungjawab (akuntabel) dan transparan mengungkap kasus tersebut.

Bekto menyebut, Bandara di El Fasher, Darfur itu pengelolaan dan sarananya tidak bisa disamakan dengan kualitas pengelolaan dan sarana bandara di Bima, Kupang, dan Sorong yang jauh lebih baik dibandingkan dengan El Fasher. "Kesemerawutan dan ketidakteraturan sebagaiamana daerah konflik atau perang, nampak jelas di bandara tersebut," kata dia.

Kompolnas merekomendasikan pasukan FPU-8 patut diberikan pendampingan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia dan Mabes Polri, baik dari segi bahasa, konseling, dan hukum. Kompolnas pun mengusulkan kepada Polri untuk turut serta membantu Kepolisian Sudan dan UNAMID dengan menyediakan bantuan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana untuk melakukan scientific investigation.

Kompolnas, kata Bekto, menunggu hasil investigasi menyeluruh dari permasalahan tersebut. Untuk itu, Kompolnas mendukung semua investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan, UNAMID dan kantor pusat PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika