REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai membongkar satu persatu kebijakan warisan Barack Obama. Salah satunya adalah kebijakan mengenai kesepakatan perdagangan bersama 11 negara di kawasan Pasifik.
Keputusan Trump untuk tidak bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) sebenarnya tidak lagi mengejutkan dunia. Selama kampanye pemilu, Trump banyak mencerca transaksi perdagangan internasional, yang dianggapnya sebagai sumber masalah atas hilangnya pekerjaan di jantung industri.
Sebelumnya, Obama telah menegaskan kepada Trump, kesepakatan TPP ini akan menjadi penyeimbang yang efektif terhadap kekuatan Cina di wilayah tersebut. "Semua orang tahu apa artinya, kan? Kami telah berbicara tentang hal ini sejak lama. Ini suatu hal yang besar bagi pekerja Amerika Serikat," ujar Trump di Gedung Putih seperti dilansir Reuters, Senin (23/1).
TPP tidak pernah diratifikasi oleh Kongres AS yang dikuasai Partai Republik, namun beberapa pemimpin Asia telah menginvestasikan modal politik yang besar di dalamnya. Bank Dunia mengemukakan, negara-negara itu mewakili sekitar 13,5 persen dari ekonomi global.
Keputusan tersebut juga menimbulkan spekulasi terkait masa depan North American Free Trade Agreement (NAFTA), yang telah dibangun selama 17 tahun. Sebuah laporan mengatakan, Trump telah menandatangani perintah eksekutif pada Senin (23/1) untuk memulai negosiasi ulang kesepakatan NAFTA dengan Kanada dan Meksiko.
Beberapa anggota Partai Republik mengkritik langkah Trump untuk secara resmi menarik diri dari TPP. Senator John McCain, menggambarkan keputusan itu sebagai kesalahan serius, yang memiliki konsekuensi jangka panjang.
"Keputusan ini akan menghilangkan kesempatan untuk mempromosikan ekspor Amerika, mengurangi hambatan perdagangan, membuka pasar baru, dan melindungi penemuan dan inovasi Amerika," katanya.
Meski demikian, Trump mendapat pujian dari politikus Partai Demokrat, Bernie Sanders. Sanders juga dikenal keras menentang TPP.
"Sekarang adalah waktunya mengembangkan kebijakan perdagangan baru yang membantu rakyat bekerja, bukan hanya membantu perusahaan multinasional. Jika Presiden Trump serius tentang kebijakan baru untuk membantu pekerja Amerika itu, maka saya akan senang bekerja dengan dia," ujar Sanders.
Ikuti Whatsapp Channel Republika