REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Kementerian Agama mendukung rencana Pemprov dan Pemda Gorontalo untuk membangun Masjid Raya. Dukungan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengukuhkan 199 guru agama bukan PNS di Kabupaten Gorontalo. "Masjid Raya, saya kira itu sesuatu yang sangat menarik. Gagasan ini mudah-mudahan bisa segera direalisasi," ujarnya di Gorontalo, Senin (23/01).
"Bagaimanapun juga Gorontalo adalah kota besar dan punya sejarah panjang. Sudah selayaknya Gorontalo punya Masjid Raya," tambahnya. Karenanya, Kemenag akan mendukung sepenuhnya rencana itu.
Lukman berharap, Plt Gubernur Zuhdan Arief Fakhrullah, Nelson Pamolangai dan semua aparat pemprov dan pemda bisa bersama-sama merealisasikan ini.
Dukungan yang disampaikan Menag ini sekaligus merespons harapan Bupati Gorontalo. Sebelumnya, Nelson yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo menyampaikan rencananya bahwa dalam dua tahun ke depan akan mendirikan Masjid Raya di daerahnya. Hal ini sekaligus menjadi salah satu programnya sebagai ketua DMI.
Program Nelson lainnya sebagai Ketua DMI Gorontalo adalah konsolidasi organisasi dari Provinsi sampai tingkat masjid. Dari situ diharapkan kegiatan majelis taklim, pengurus takmir, dan remaja masjid berjalan efektif sehingga masjid menjadi makmur dan masjid dapat memakmurkan umat.
Menurutnya, di Provinsi Gorontalo saat ini terdapat 2.300 masjid. Padahal, jumlah sekolah di provinsi ini hanya 1.800.
"Jadi lebih banyak masjid di banding sekolah di provinsi yang dikenal sebagai penghasil jagung itu. Dari jumlah itu, 835 masjid berada di Kabupaten Gorontalo," ujarnya.
Rencana pembangunan Masjid Raya juga didukung oleh Plt Gubernur Gorontalo Zuhdan Arief Fakhrulloh. Bersamaan dengan rencana tersebut, Zuhdan Arif juga tengah mengeluarkan surat edaran terkait dua hal. Pertama, gerakan shalat berjamaah. Menurutnya, saat terdengar azan Zuhur dan Asar, aparatur pemprov agar menghentikan seluruh aktivitasnya untuk salat berjamaah.
Kedua, gerakan sedekah harian. Edaran ini sudah berjalan kurang lebih selama 25 hari kerja di lingkungan dengan 3.000 pegawai. Dari sedekah harian ini, terkumpul dana sekitar Rp 124 juta. Artinya kalau setahun bisa terkumpul Rp 1,2 miliar.
"Kalau semua bergerak bersama, di 6 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi, maka tiap bulan akan terkumpul 750 juta. Itu dari PNS-nya saja. Dari situ gerakan ekonomi umat akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika