REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kabar bohong atau hoax yang tersebar di media sosial, disebabkan krisis kedaulatan ataupun konstitusi di republik ini. Padahal, konstitusi adalah suatu aturan yang mengikat seluruh rakyat untuk bisa membangun republik ini.
"Berita bohong atau hoax ini tidak terlepas dari krisis konstitusi dan krisis kedaulatan," ujar mantan Komandan Korps Marinir Letjen (Purn) Suharto dalam diskusi publik "Krisis Konstitusi dan Ancaman Kedaulatan NKRI" di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (24/1).
Suharto mengatakan, kalau konstitusi sudah dibuat jauh dari jati diri bangsa, maka kondisi bangsa menjadi seperti ini. Ia mengatakan, ideologi negara Pancasila merupakan jati diri bangsa dan ideologi negara yang harus dipertahankan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan tuntunan pelaksanaan dalam bernegara.
Namun, ungkapnya, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Sebanyak 31 pasal telah diubah dan menghasilkan 173 undang-undang turunananya. "Ini yang membuat kita semakin jauh dari nafas sesungguhnya UUD 45. Delapan dari sembilan kata kedaulatan hilang sesudah dilakukannya amandemen tersebut. Hanya ada satu kata kedaulatan yang masih ada yaitu di pembukaan UUD 1945. Sebelum diamandemen, kita bisa menemukan satu kata kedaulatan di pembukaan, dua kata kedaulatan di batang tubuh dan enam kata kedaulatan di penjelasan," paparnya.
Dengan adanya amandemen tersebut, lanjutnya, Indonesia saat ini mengalami krisis kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. "Di ekonomi, tambang kita bukan menghasilkan kekayaan negara sebesarnya, tapi menimbulkan konglomerat baru yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pilkada yang bisa menghasilkan bupati dan gubernur yang justru tersangkut kasus korupsi," tuturnya.
Di bidang sosial, Indonesia dibanjiri ribuan narkotika yang masuk dari sindikat perdagangan internasional. "Negara kita digelontor ribuan narkotika. Jumlahnya lebih besar dari perang candu yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu," kata dia.
DPP Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) Salam Pancamoral mengatakan, adanya penghinaan pancasila oleh oknum militer Australia Defense Force (ADF) dalam pelatihannya, telah mengancam konstitusi dan kedaulatan NKRI. , Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia merupakan simbol kedaulatan yang kokoh dan harus dipertahankan dengan segala cara.
"Kemudian, UUD 45 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali perlu dikaji ulang apakah lebih baik jika UUD 45 dikembalikan lagi ke asalnya sebelum diubah pascareformasi," imbuhnya.
Hal ini, mengingat tingginya kisruh politik dalam negeri menyebabkan nilai-nilai moral bangsa yang semakin terdegradasi, dan lemahnya pengetahuan generasi muda tentang pondasi-pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara. "Pengubahan tersebut juga sarat akan nilai-nilai neoliberalisme yang terus merusak setiap persendian bangsa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika