REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasukan penjaga perdamaian Indonesia dilaporkan telah ditangkap karena diduga telah menyelundupkan senjata dan amunisi di bandara Al Fashir, Sudan. Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sangsi pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia tersebut melakukan tindakan ilegal.
"Mudah-mudahan cepet selesai lah, tidak mungkin menurut saya, untuk apa ya. Polri kita selesai tugas menyelundupkan senjata ke Indonesia, saya kira ini ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik karena menyangkut martabat bangsa... Kita jamin bahwa itu tidak mungkin terjadi," kata Wiranto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1).
Ia membenarkan adanya dugaan tersebut, namun menurut dia, kontingen pasukan perdamaian asal Indonesia tersebut membantah tuduhan penyelundupan senjata. Wiranto menjelaskan, pada saat pemeriksaan awal terhadap kontingen pasukan Indonesia tak terjadi masalah.
"Hanya pada saat di lapangan terbang kan ada satu peti lain, bentuknya lain, jenisnya lain capnya lain yang ternyata setelah diperiksa bentuknya senjata, dan kita tidak mengakui itu. Itu dari mana tidak tahu, siapa yang menaruh juga tidak tahu," tambah dia.
Menindaklanjuti dugaan tersebut, pemerintah pun telah mengirimkan tim investigasi ke Sudan. Selain itu, pihak kedutaan besar Indonesia di Sudan pun disebutnya juga telah memberikan pendampingan kepada kontingen pasukan Indonesia.
"Sekarang kan sudah mengirim tim investigasi dari Indonesia ke sana, dari kepolisian untuk menyampaikan atau untuk menelaah bener tidaknya itu. Lalu juga dari perwakilan dubes kita juga langsung mendampingi kontingen kita untuk menghadapi tuduhan itu," ucap Wiranto.
Wiranto menilai tuduhan penyelundupan itu tak mungkin dilakukan oleh pasukan Indonesia. Kepolisian, kata dia bukan organisasi penyeludup senjata lantaran juga telah memiliki alat senjata sendiri. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penyelidikan tim investigasi di lapangan.
"Kita tunggu saja lah, kita jangan ikut meributkan hal ini, tapi ini masalah biasa di dunia internasional, tapi kita jamin bahwa itu tidak mungkin terjadi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika