REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat tahun (KUR) pada tahun ini sebesar Rp 110 triliun. Rencananya sebanyak 40 persen KUR akan didorong ke sektor produktif.

Meski begitu Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan, lembaga-lembaga penyalur serta jatah penyaluran KUR masing-masing belum ditentukan. Pembagian baru dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian pada akhir Januari.

"Untuk kuotanya, kita lihat dari rapat tersebut seperti apa," ujar Gatot di Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa, (24/1). 

Ia memprediksi, proposal KUR kemungkinan mirip seperti tahun lalu. Menurutnya, bank BUMN yang menerima jatah KUR terbesar kemungkinan masih BRI. "Kalau untuk KUR mikro, dia (BRI) melebihi, tapi untuk KUR ritelnya agak sedikit di bawah," ujarnya.

Sebelumnya, pada tahun lalu BRI menyalurkan KUR sebanyak 69,4 triliun atau 91,1 persen dari total penyaluran KUR pemerintah. Kebanyakan disalurkan ke sektor perdagangan dan pertanian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika