REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Chatib Basri menyarankan pemerintah untuk mengalihkan fokus dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Chatib, program KUR kurang tepat dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini. 

Ia menjelaskan, pendekatan program KUR berada di sisi suplai. Pemerintah mensuplai dana pada pengusaha atau petani agar meningkatkan produksi. Padahal, menurut Chatib, persoalan di Indonesia saat ini terletak pada sisi demand alias permintaan. 

"Yang sekarang terjadi adalah permintaannya lemah. Yang kita butuh adalah orang yang beli barang, supaya permintaan meningkat dan pengusaha ambil kredit," ujar mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan Presiden SBY ini, Selasa (24/1). 

Karenanya, Chatib mengaku tak heran mengapa di 2016 lalu kredit tidak meningkat meski tingkat bunga turun. Hal ini karena pengusaha tidak mau melakukan ekspansi bisnisnya lantaran permintaan menurun. (Baca: Kemenkop UKM: 40 Persen KUR untuk Sektor Produktif)

"Ya buat apa juga pengusaha pinjam uang ke bank kalau barangnya tidak ada yang beli," tutur mantan menteri keuangan tersebut. 

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Chatib menyarankan agar pemerintah fokus pada program-program cash forward dan padat karya yang dapat memberikan kontribusi langsung pada rakyat. Misalnya, sambung dia, seperti proyek membersihkan sungai, membangun jembatan, memperbaiki jalan desa dan sebagainya. 

"Dengan begitu masyarakat akan punya pendapatan dan akan belanja. Kalau dia belanja akan ada permintaan dan swastanya akan investasi," kata Chatib.

Lihat juga: Menkeu: Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Rupiah Lebih Rawan pada 2017

Ikuti Whatsapp Channel Republika