REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera merampungkan holding BUMN yang selama ini masih tersendat. Holding BUMN dianggap akan lebih banyak mendatangkan sisi positif sehingga mampu menumbuhkan pendapatan bagi negara.

Meski demikian, Jokowi memintah agar holding perusahaan BUMN ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Artinya, holding memang perlu dipercepat tetapi dengan memperhatikan seluruh aspek yang akan terjadi.

"Holdingisasi harus dilakukan, tetapi hati-hati. Kalkulasinya yang matang. Kita juga harus menaati undang-undang yang ada. Intinya proses ini (holding BUMN) harus dilakukan," kata Jokowi di Istana Negara saat pengarahan direksi BUMN, Rabu (25/1).

Saat ini, kata Jokowi,‎ tidak semua perusahaan BUMN sehat. Terdapat perusahaan yang juga kurang sehat. Untuk itu, kehati-hatian harus tetap dilakukan karena nantinya harus ada manajemen yang matang dalam memimpin perusahaan holding ini. Tata kelola dan efisiensi perusahaan juga harus diperhatikan, jangan sampai holding BUMN justru membuat perusahaan menurun.

Menurut dia, holding BUMN merupakan loncatan besar yang akan memberikan dampak pada modal yang lebih besar. Perusahaan hasil holding ini pun bisa mencari pendanaan lebih mudah. Dengan dana yang cukup besar maka perusahan-perusahaan bisa melakukan perombakan sistem kerja ke arah yang lebih baik seperti peningkatan riset guna menghasilkan produk bermutu.

‎Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi, program holding yang direncanakan rampung 2016 memang masih belum dapat terealisasi. Rini menargetkan enam holding bisa terwujud pada tahun ini. Keenamnya adalah tambang, minyak dan gas, perbankan dan jasa keuangan, perumahan, konstruksi dan jalan tol serta pangan.

"Program hilirisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," kata Rini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika