REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah segera membangun jalur migrasi yang aman bagi para TKI.
"Pemerintah harus segera membangun suatu mekanisme migrasi yang aman, murah, dan bisa diakses warga," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (25/1).
Tujuannya, ia mengatakan, untuk mematikan jalur-jalur yang tidak sesuai standar. Selain itu, pemerintah harus memberikan pemahaman di desa-desa yang merupakan asal dari buruh migran. Anis mengingatkan, para mafia bekerja dengan menyasar warga yang ada di desa.
"Mereka merekrut orang serampangan memalsukan dokumen, seperti penculikan migrasi itu. Orang diambil diproses. Sebelum berangkat saja keluarganya sudah disconnect," tutur dia.
Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan hal-hal itu. Selain itu, saat ini revisi UU juga tengah dibahas oleh DPR RI.
"Jadi bagaimana ini menjawab kebutuhan sekarang," ujar dia.
Anis menilai perhatian aparat penegak hukum kurang terhadap hal itu. Alasannya, pertama bisa saja pengawasan di daerah perbatasan sengaja ditinggalkan. Mulai dari tingkat pembangunanannya, penanganan kejahatan yang terjadi, termasuk perdagangan orang, penyelundupan orang, pencurian ikan, pembalakan liar dan lain-lain. Kedua, menurutnya, ada indikasi keterlibatan aparat, seolah-olah sulit untuk diberantas.
Anis berharap tenggelamnya kapal yang mengangkut sejumlah TKI di perairan Malaysia pada Senin (23/1) lalu, todak dilihat sebagai kecelakaan saja. Namun, seharusnya hal itu dilihat dan ditempatkan pada situasi di mana Indonesia dan Malaysia masih punya PR besar.
Seperti, ia mencontohkan, bagaimana tata kelola buruh migran yang tak berdokumen atau ilegal, bagaimana mereka masuk, bagaimana mereka keluar, bagaimana kondisi di sana apakah ada diskriminatif. Selama ini, ia menganggap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru menimbulkan permasalahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika