REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh LSM Anak Bangsa Gerakan Anti-Penodaan Agama. Mantan presiden RI itu diduga melakukan penistaan agama dalam pidatonya saat acara HUT PDIP pada Selasa (10/1).

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir, menilai, kalimat dalam pidato Megawati masih terlalu umum untuk disimpulkan sebagai detail penghinaan agama. Menurut dia, pidato tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar pesan sebenarnya dapat tersampaikan.

“Menangkap dari pidato Megawati keseluruhan, kalau dipenggal kata-katanya kurang pas. Jadi harus dipahami pesannya dari satu alinea,” ujar Muzakir kepada Republika.co.id, Rabu, (25/1).

Ia menambahkan, dalam keseluruhan kalimat Megawati konteksnya bukan hanya ke agama Islam. Muzakir menuturkan, interpretasi harus tepat, sehingga dapat terlihat apakah pesan tersebut mengandung konten penghinaan atau tidak.

Meski begitu, Muzakir tak memungkiri bila dilihat dari bobot epilognya, isi pidato Megawati memang lebih mengarah kepada Islam. “Jadi memahami konteks kalimat harus secara keseluruhan, sebab tidak langsung mengarah. Berbeda dengan kasus Ahok yang jelas-jelas menyebutkan ayat tertentu yang ada kepentingannya di ayat tertentu itu,” ujar Muzakir.

Ia mengungkapkan, dahulu pidato Soekarno juga pernah menyebut tentang masyarakat yang beragama Islam. Presiden pertama Indonesia itu mengatakan "Kita beragama Islam, tapi jadi orang Indonesia".

Muzakir menjelaskan, kalimat itu memiliki pesan, menjadi orang Islam tapi hidup di Indonesia serta dalam kebudayaan Indonesia. “Jadi konteksnya Indonesia dan tidak dipesankan untuk menyinggung etnis Arab,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika