REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran kedua akan digelar KPUD DKI pada Jumat (27/1) malam. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap dalam debat kedua nanti perdebatan program akan lebih tajam dan fokus.
Terlebih, menurut dia, tema yang dibahas sangat sesuai dengan tantangan yang dihadapi pengusaha saat ini yaitu pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. "Kita pelaku usaha tidak butuh wacana. Kita butuh tindakan konkret dan solusi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kami butuh kebijakan yang pasti bukan hannya sekadar kalimat penyedap hati," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/1).
Ia memaparkan, terutama soal penataan ruang dan perda (peraturan daerah) soal zonasi. Sesuai dengan UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta, pelaku usaha yang beroperasi di luar zona industri/usaha yang telah ditentukan, harus segera merelokasi tempat usahanya paling lambat pertengahan Februari 2017.
Ratusan ribu pelaku usaha baik skala skala kecil, menengah, dan besar terancam kelangsungannya akibat kebijakan tersebut. Hanya dalam waktu tiga tahun diberi kesempatan untuk menyesuaikan padahal peruntukan usaha selama ini telah berjalan puluhan tahun. Padahal Jakarta tidak sama dengan provinsi lain. "Dalam konteks ini kami butuh solusi dan komitmen dari para paslon apa solusi yang akan diberikan," kata dia.
Karena itu, ia berharap momentum debat ini sangat penting kita tahu terobosan dan kebijakan apa yang akan diambil jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Permasalahan ini menjadi tantangan kekenian yang dihadapi pelaku usaha di Jakarta dan harus ada solusi yang taktis dan strategis sehingga pengusaha memiliki kepastian.
Menyangkut pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan investasi, ia melihat bahwa kualitas pelayanan sudah semakin membaik. Komitmen gubernur-wakil gubernur untuk memastikan bahwa ke depan pelayanan semakin membaik, profesional, memiliki standar pelayanan baku, waktu yang tepat dan biaya yang pasti dan dipastikan bebas pungli. Pelayanan publik ke depan sudah berbasis IT sehingga tidak lagi perlu ketemu orang dengan orang akan tetapi via elektronik semua bisa dilayani.
"Kita sangat berharap kedua issu ini dapat di kupas tuntas dalam debat tahap II tanggal 27 Jan 2017.Sehingga pelaku usaha mendapat gambaran solusi akan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha saat ini," ujar Sarman.
Ia meyakinkan pengusaha akan menjatuhkan pilihannya setelah mendengar visi dan misi paslon, dan sejauh mana komitmen paslon terhadap pembangunan ekonomi Jakarta dan kebijakan yang probisnis dan produnia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika