REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebagian kerja sama militer antara Indonesia dan Australia, khususnya pendidikan dan pelatihan militer, akan ditangguhkan selama menunggu hasil investigasi dan penindakan dalam kasus pelecehan Pancasila oleh militer Australia.

"Sebagian kerja sama militer (Indonesia-Australia), khususnya pelatihan dan pendidikan, masih akan ditangguhkan, itu menunggu sampai investigasi selesai," kata Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Kamis malam (26/1).

Pernyataan tersebut disampaikan Retno usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara II DPR. Menurut Retno, penyelidikan dalam kasus pelecehan Pancasila itu akan diselesaikan oleh pemerintah Australia pada akhir bulan ini.

"Saya melakukan komunikasi kembali dengan tim kami yang ada di Australia dan dengan Dubes RI untuk Australia secara langsung. Kami memperoleh informasi bahwa investigasi akan diselesaikan sampai akhir bulan ini. Dan review terhadap kurikulum pelatihan militer di Australia juga akan diselesaikan pada akhir Januari," ujar dia, dikutip Antara News.

Masalah pelecehan Pancasila itu berawal saat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia berlatih bersama pasukan Australia. Seorang instruktur bahasa dari Kopassus menemukan materi pelatihan yang dinilai menghina Indonesia.

Hal itu berlanjut pada reaksi TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Negeri Kangguru itu. Penangguhan kerja sama militer tersebut dipicu oleh ulah prajurit militer Australia yang menghina Pancasila dengan mempelesetkan menjadi Pancagila.

Namun, terlepas dari masalah tersebut dan penangguhan beberapa kerja sama militer, Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi sudah menjelaskan secara tegas bahwa hubungan diplomatik Indonesia-Australia tidak terganggu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika