REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pengawasan etik hakim konstitusi kembali dimunculkan menyusul tertangkap tangannya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua kalinya hakim konstitusi terlibat kasus korupsi dinilai lantaran tidak terawasinya etik hakim konstitusi.

Mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki menuturkan upaya pengawasan etik Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi pernah dilakukan sama halnya dengan hakim lainnya. Ini dilakukan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Namun pasal di UU tersebut, kemudian diujimaterikan oleh Mahkamah Agung, khususnya terkait pengawasan hakim MA. Dalam putusannya, MK tak hanya mengabulkan permohonan JR pasal yang dimohonkan MA, namun juga membatalkan kewenangan KY mengawasi etik hakim konstitusi.

"Tentang KY sudah dicantumkan, mau masuk objek pengawasan tapi UU di JR oleh MA, dan putusan MK soal pengawasan MA, iya, juga termasuk pengawasan terhadap MK mereka anulir, ini ultra petita, memutus yang tidak dimohonkan," kata Suparman di Jakarta, Sabtu (28/1).

Karena itu pula, mau tidak mau pengawasan KY terhadap etik hakim konstitusi pun dibatalkan. "Putusan MK itu suka tidak suka sederajat dengan konstitusi, nah putusan MK sendiri yang nggak mau diawasi," katanya.

Sebab itu, ia menyayangkan posisi hakim konstitusi yang begitu tinggi namun diisi orang-orang yang justru tidak memiliki integritas. Padahal semestinya, kata dia, orang dengan keistimewaan yang harusnya mengisi jabatan hakim konstitusi.

"Hakim itu tidak boleh dijamah, tidak dipergunjingkan semestinya. Pentingnya hakim MK itu harus berintegritas, tidak tercela, dan negarawan. Tidak boleh main-main orang-orang ini," katanya.

Jika tidak adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi, kata dia, maka pembenahan pola rekrutmen yang harus dilakukan. Setidaknya untuk menghasilkan hakim konstitusi yang benar-benar berintegritas dan memiliki kapabilitas tinggi sesuai jabatan yang diembannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika