REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Mantan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mengungkapkan dukungan terhadap aksi protes warga Amerika Serikat (AS) atas kebijakan pembatasan imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Kebijakan pembatasan ini secara resmi dikeluarkan Pemerintah AS lewat surat perintah eksekutif yang ditandatangani langsung Presiden AS Donald Trump Jumat (27/1) waktu setempat.
Kebijakan itu langsung mendapatkan penolakan dari warga AS. Sepanjang Sabtu (28/1), aksi protes dan unjuk rasa dilakukan warga AS di berbagai tempat. Aksi unjuk rasa dan protes ini pun mendapatkan dukungan dari Hillary Clinton.
Menurutnya, kebijakan pembatasan imigran tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dan konstitusi AS. ''Saya bersama dengan orang-orang yang hari ini berkumpul untuk mempertahankan nilai-nilai dan konstitusi. Ini (kebijakan pembatasan imigran) bukanlah kita (Amerika Serikat) yang sesungguhnya,'' kata Hillary dalam akun Twitter miliknya, seperti dikutip The Hill, Ahad (29/1).
Hingga Ahad (29/1) dini hari WIB, cuitan istri mantan presiden AS Bill Clinton itu diteruskan (retweet) sebanyak 132.954 akun dan disukai (like) sebanyak 408.337 akun Twitter. Cuitan Hillary ini dianggap sebagai sikap atau reaksi Hillary atas kebijakan yang diambil Trump.
Kebijakan Trump tersebut termasuk pembatasan masuknya pengungsi dari Suriah hingga batas waktu yang belum ditentukan dan penghentian pemberian izin kepada imigran selama empat bulan. Pemerintah AS berencana mengevaluasi semua prosedur pemeriksaan terhadap para imigran yang masuk ke AS.
Tidak hanya itu, kebijakan itu juga mencakup penghentian atau larangan masuknya warga negara dari tujuh negara, yaitu Irak, Iran, Somalia, Sudan, Libya, Yaman, dan Suriah selama 90 hari. Aturan ini pun mendapatkan kecaman dari sejumlah anggota Parlemen.
Anggota Parlemen dari Partai Republik Justin Amash menilai, kebijakan Trump tersebut sebagai kebijakan merusak dan meremehkan konstitusi, serta dinilai terlalu ekstrem. Sementara anggota Parlemen dari Partai Demokrat, Charles Schumer dan Chris Murphy, juga turut mengecam aturan tersebut.
Baca juga, Perang Dagang AS-Cina akan Merugikan Industri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika