REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bawaslu RI Divisi Bidang Pengawasan, Daniel Zuchron mengatakan, Provinsi Papua dan Provinsi Jawa Tengah paling banyak memiliki TPS dengan tingkat kerawanan tinggi. Selain dua daerah itu, ada sejumlah daerah lain yang memiliki ribuan TPS rawan.
Berdasarkan pemetaan Bawaslu hingga akhir Januari, ada tujuh provinsi yang memiliki ribuan TPS rawan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah Papua Barat (6.824 TPS), Aceh (4.010 TPS), Banten (3.857 TPS), Sulawesi Barat (3.157 TPS), DKI Jakarta (1.868 TPS), Gorontalo (481 TPS), dan Bangka Belitung (TPS 244 TPS).
Tingkat kerawanan tersebut diukur berdasarkan lima aspek, yakni data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang, dan prosedur pelaksanaan pilkada. "Pemetaan ini berdasarkan hasil laporan dan pengamatan di lapangan. Selain pilgub, TPS rawan juga berpotensi terjadi saat pemilihan bupati-wakil bupati dan pemilihan wali kota-wakil wali kota," ujar Daniel di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Menurut Daniel, TPS rawan untuk pemilihan bupati-wakil bupati dan pemilihan wali kota-wakil wali kota paling banyak terdapat di Jawa Tengah dan Papua. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pun sama dengan yang digunakan dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur.
Pada kategori TPS rawan data pemilih, tercatat 1.121 TPS yang berada di Jawa Tengah dan 1.030 TPS di Papua. Di kategori rawan logistik, tercatat ada 542 TPS di Papua dan 469 TPS di Jawa Tengah.
Untuk kategori rawan keterlibatan penyelenggara negara, tercatat ada 827 TPS di Jawa Tengah dan 717 TPS di Papua. TPS yang rawan politik uang tercatat sebanyak 1.959 di Papua dan 1.708 di Jawa Tengah. Sementara itu, berdasarkan kategori prosedur, tercatat ada 1.738 TPS di Papua dan 758 TPS di Jawa Tengah.
Meski telah memetakan TPS rawan, Daniel mengkaui pihaknya belum melakukan analisis lebih lanjut. "Penyebab pasti kerawanan sebetulnya juga ditarik dari banyaknya laporan pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, kerawanan tinggi karena ada enam daerah yang mengadakan pemilihan," kata Daniel.