REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menyatakan, pelarangan sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang perjalanan ke Amerika Serikat dari tujuh negara berpenduduk sebagian besar Muslim merugikan perjuangan bersama melawan radikalisme.
"Tindakan memilih dan membedakan seperti itu hanya akan berfungsi meningkatkan sifat keras ekstremis," kata kelompok itu dalam pernyataan di lamannya, Senin (30/1).
"Langkah itu akan memberikan tambahan bahan bakar kepada pendukung kekerasan dan terorisme pada saat genting ketika OKI terlibat dengan semua mitra, termasuk Amerika Serikat, untuk memerangi ekstremisme dan terorisme dalam segala bentuk dan jelmaannya," demikian pernyataan OKI.
Pada Ahad, puluhan ribu orang melakukan unjuk rasa di beberapa kota dan bandar udara Amerika Serikat untuk mengecam kekejaman Keputusan Presiden Donald Trump itu, yang membatasi masuk pendatang dari tujuh negara berpenduduk sebagian Muslim.
Di New York, Washington, dan Boston, unjuk rasa gelombang kedua terjadi menyusul gerakan spontan di sejumlah bandar udara Amerika Serikat pada Sabtu, saat Lembaga Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS menjalankan Keppres tersebut. Unjuk rasa menyebar ke barat pada hari itu juga.
Keputusan menghalangi masuk pengungsi dari Suriah dan menangguhkan perjalanan menuju AS dari Suriah dan enam negara lain, yang diambil demi "menjaga keamanan negara", menyebabkan penahanan atau pengusiran ratusan orang, yang tiba di sejumlah bandar udara AS.
Sudan pada Minggu memanggil Kuasa Usaha AS di Kartum Steven Koutsis untuk memrotes keputusan Presiden AS Donald Trump membatasi warga Sudan masuk ke Amerika Serikat. "Kuasa Usaha AS dipanggil dan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Abdul-Ghani An-Naeem berkaitan dengan perintah membatasi masuk warga negara Sudan itu," kata Kementerian Luar Negeri Sudan di dalam pernyataan.
"Wakil menteri menyampaikan kekecewaan pemerintah Sudan mengenai keputusan terhadap warga Sudan tersebut," kata pernyataan itu sebagaimana dikutip Xinhua.
"Pemerintah Sudan menganggap perintah tersebut sebagai pesan buruk di bawah perkembangan baik hubungan dwipihak, terutama setelah pencabutan hukuman ekonomi atas Sudan dan berdasarkan atas kerja sama lama kedua negara itu dalam memerangi terorisme," katanya.
Iran memanggil Duta Besar Swiss untuk Teheran Giulio Haas pada Ahad untuk memrotes keputusan diskriminatif AS membatasi kedatangan warga tujuh negara Muslim, termasuk Iran, kata Press TV.
"Mohammad Kashavarz-Zadeh, Direktur Jenderal Urusan Amerika di Kementerian Luar Negeri Iran, menyerahkan surat protes resmi kepada Haas, yang mewakili kepentingan AS di Teheran," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi
Ikuti Whatsapp Channel Republika