REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mendorong dilakukannya evaluasi sistem seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya menyusul penangkapan hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita melihat kembali, mengevaluasi kembali sistem seleksi. Jangan-jangan sistem seleksinya salah, kalau salah ya kenapa tidak diperbaiki, kan gitu," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Wiranto menyampaikan, pemerintah masih kecolongan dengan sistem seleksi hakim MK saat ini. Terbukti dengan adanya penangkapan terhadap hakim MK Patrialis Akbar. Hal ini, kata dia, menunjukan ada sesuatu yang kurang tepat dalam sistem seleksi yang digunakan. Karena itu, Wiranto mengatakan pemerintah perlu mempelajari kembali proses seleksi yang tepat untuk menunjuk calon hakim MK.

"Ya saya kira kalau sekarang ternyata kebobolan, sesuatu yang sudah berulang seperti ini tentunya ada yang salah dalam seleksi," ujarnya.