REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah akan bersikap netral dan tidak memihak siapapun dalam penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang melihat adanya campur tangan kekuasaan dalam kompetisi pilkada DKI.

"Pemerintah pasti netral dan tidak akan melakukan intervensi, silakan pada Kapolri karena kan dulu ada desakan Kapolri (proses hukum terhadap Paslon) selama Pilkada gak boleh, sekarang sudah dicabut Kapolri artinya silakan kepada penegak hukum," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Seperti diketahui, dalam keterangan rilis dari Partai Demokrat terkait dinamika pilkada DKI Jakarta, Demokrat melihat kompetisi Pilkada DKI Jakarta sudah tak fair dan tidak tertib.

Dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca IP Pandjaitan itu, Demokrat menilai gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas.

Karena itu, Demokrat meminta negara dan pemerintahannya netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, Demokrat mendesak pemerintah mencegah terjadinya kecurangan secara manual maupun digital di Pilkada nanti demi tegaknya Pilkada yang jujur dan adil.

Kemudian, Demokrat juga berharap KPUD dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan profesional. KPUD dan Bawaslu harus mencegah dan menindak tegas semua bentuk pelanggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika