REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GP Ansor mengeluarkan sikap resmi atas serangan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama kepada Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menuturkan setidaknya ada enam sikap dari GP Ansor.
Keenam sikap GP Ansor itu sebagai berikut:
1. KH Ma'ruf adalah Rais Aam PBNU, sekaligus pimpinan tertinggi dalam jami'yah NU.
2. Dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, KH. Ma’ruf Amin dihadirkan ke persidangan untuk memberikan Keterangan ahli (vide: Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 KUHAP).
3. KH Ma’ruf Amin dalam hal ini, berdasarkan kompetensinya sebagai ahli hukum Islam, maupun kapasitasnya sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU atau pimpinan tertinggi, sekaligus yang memberikan arah gerak hukum (Islam) dalam tubuh NU, maupun sebagai Ketua Umum MUI, merupakan seseorang yang ahli dalam hal agama dan sudah tepat untuk dihadirkan ke persidangan, untuk dimintai sebagai Keterangan ahli dalam hal kasus penistaan agama (Islam).
4. Keterangan yang diberikan oleh KH Ma’ruf Amin, berdasarkan pengamatan kami, sudah sesuai dengan kompetensi maupun kapasitasnya sebagai ahli agama Islam, baik sebagai Fuqaha, Rais ‘Aam PBNU maupun sebagai Ketua Umum MUI.
5. GP Ansor menyayangkan sikap, perilaku maupun kata-kata dari terdakwa maupun tim pengacaranya, dengan alih-alih menolak keterangan Kiai Ma’ruf Amin sebagai ahli, justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kiai Ma’ruf sebagai terdakwa. Bahkan, cecaran-cecaran pertanyaan maupun tuduhan serta kata-kata kasar yang ditujukan kepada Kiai Ma’ruf Amin lebih merupakan sikap yang mempertontonkan argumentum Ad Hominem atau menyerang pribadi Kiai Ma’ruf Amin daripada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau.
6. GP Ansor tidak akan tinggal diam dan dengan ini menyatakan siap mendampingi dan membela Kiai Ma’ruf Amin, sebagai pimpinan tertinggi kami, secara lahir dan batin dalam koridor hukum, dan menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando.
Ikuti Whatsapp Channel Republika