REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginannya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, ia menyebut ada sejumlah pihak di lingkaran Presiden yang melarang Jokowi untuk bertemu dengannya.
Menanggapi pernyataan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tak ada pihak yang melarang pertemuan antara SBY dengan Presiden Jokowi. Pramono mengatakan, semua tamu yang ingin bertemu dengan Presiden akan disampaikan oleh Seskab ataupun sekretariat negara kepada Presiden Jokowi.
"Dan kami juga membaca bahwa ada yang menghalangi-halang, sama sekali tidak ada. Semuanya tamu yang meminta waktu kepada Presiden Jokowi tentunya akan disampaikan oleh setneg atau seskab kepada Presiden Jokowi. Karena mekanismenya seperti itu," ujar Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2).
Ia melanjutkan, jika SBY memang berniat untuk bertemu dengan Presiden dan terdapat permintaan resmi, maka pihaknya akan menyampaikan kepada Jokowi. Selama ini, kata dia, pertemuan dengan Presiden sebagian besar dilakukan atas permintaan atau keinginan dari para tamu.
"Selama ini siapa saja yang ingin bertemu Presiden kebanyakan hampir semuanya atas permintaan yang bersangkutan. Apalagi Pak SBY pernah juga menjadi presiden keenam. Tentunya kalau memang beliau menginginkan bertemu dengan Presiden dan ada permintaan nanti akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada pihak di lingkaran Presiden yang melarang Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengannya. SBY sendiri mengaku ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga partainya.
"Konon, beliau (Jokowi) ingin bertemu dengan saya, tapi dilarang oleh dua atau tiga orang di sekitar beliau untuk bertemu saya. Hebat juga dua-tiga orang itu bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya," kata SBY.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta. Sejumlah tuduhan yang dimaksud yakni terkait tuduhan mendanai aksi damai 411, inisiasi gerakan makar, serta adanya rencana pengeboman di Istana Merdeka.
"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau ada niatan bertemu, saya mau ngomong blak-blakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, siapa yang beri informasi intelijen kepada beliau yang menyampaikan saya ada di balik aksi damai 411, pengeboman, hingga urusan makar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika