REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan intelijen keuangan Australia dan Indonesia, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menandatangani kesepakatan, hari ini, Rabu (1/2). Tujuan dari kerja sama itu yakni menarget pembiayaan kontra-terorisme dan antipencucian uang.
Program kemitraan PPATK-Austrac 2017 dibangun di atas sebuah kolaborasi selama tujuh tahun dan mencakup hampir 500 ribu dolar pendanaan Departemen Luar Negeri Australia untuk enam proyek baru, termasuk menugaskan spesialis informatika untuk memperkuat sistem pelaporan dan analisis PPATK.
Kemudian lokakarya intensif tentang kejahatan khusus pembiayaan kontra-terorisme dan anti-pencucian uang untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan analisis PPATK. Serta program pertukaran agar ahli PPATK dapat belajar langsung dari Austrac.
Menteri Kehakiman dan Menteri Pembantu Perdana Menteri Bidang Anti-Terorisme The Hon Michael Keenan MP mengatakan, pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan isu global yang menjadi tantangan negara di seluruh dunia.
"Apakah itu aktor tunggal, serangan terkoordinasi, atau seorang pejuang asing. Perbuatan tercela yang dilakukan tidak akan memungkinkan tanpa uang," kata dia dalam keterangannya, Rabu (1/2).
"Kemampuan kita untuk memerangi pendanaan terorisme hanya sekuat mata rantai terlemah kita. Penting bagi kita untuk bekerja dengan mitra regional kami untuk menegakkan langkah-langkah pencegahan yang kuat dan meningkatkan kolaborasi intelijen keuangan sebagai prioritas."
CEO Austrac Paul Jevtovic mengatakan program kemitraan akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk lebih memperkuat kemampuan anti-pencucian uang dan pembiayaan terornya. "Australia dan Indonesia telah menjalin hubungan dekat dan kolaboratif untuk memerangi pendanaan terorisme, dan program kemitraan baru ini hanya akan memperkuat hal ini," kata Jevtovic.
Selain itu, Austrac dan PPATK akan meluncurkan sebuah proyek siber baru akhir tahun ini untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman daring yang meningkat.
Paul Jevtovic mengatakan ini akan memungkinkan dua negara untuk lebih berbagi dalam hal intelijen finansial yang akan membangun pemahaman regional mengenai pergerakan uang secara daring oleh kelompok teroris dan penjahat.
"Ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk mencegah penggunaan dunia maya oleh kelompok-kelompok teroris dan penjahat, serta berkontribusi dalam mendidik masyarakat tentang risiko tersebut," kata Paul Jevtovic.
Ikuti Whatsapp Channel Republika