REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Israel akan membangun ribuan unit rumah ilegal di Tepi Barat. Langkah agresif Israel ini diduga karena pengaruh Presiden AS, Donald Trump.
Miliarder New York tersebut mengindikasikan dukungan dari segala sisi. Sejak pengumuman ekspansi, Trump tidak pernah mengeluarkan pernyataan kecaman.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu percaya diri AS berada di pihaknya. "Kami akan tetap membangun dan terus melakukannya," kata dia pekan lalu, merujuk pada rencana ekspansi permukiman.
Netanyahu mengakui kepresidenan Trump adalah kesempatan yang sangat signifikan. Setelah Israel mendapat tekanan cukup besar dari pemerintahan Presiden Barack Obama. Baik dalam masalah Iran maupun permukiman.
Pemerintahan Obama, setidaknya masih mempertimbangkan arah tren komunitas internasional. Global selama ini menilai semua permukiman Israel dibangun secara ilegal berdasarkan hukum internasional.
Sementara itu, Uni Eropa menyayangkan ekspansi permukiman Yahudi Israel, Rabu (1/2). Ribuan unit perumahan yang baru disahkan otoritas Israel itu dikecam karena membawa ketegangan yang sangat mengkhawatirkan.
"Upaya perjanjian damai dan solusi dua negara berisiko tidak akan pernah terjadi," kata Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini seperti dilansir Aljazirah. Ia memperingatkan kembali aktivitas itu melanggar hukum internasional alias ilegal.
Mogherini mengatakan upaya Israel terus melakukan ekspansi membuat kekhawatiran global meningkat. Pada Selasa lalu, Israel baru saja mengesahkan izin pembangunan 3.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Sebelumnya Israel loloskan 2.500 unit dan sekitar 800 di Yerusalem.
Baca juga, Indonesia Dukung Resolusi DK PBB Soal Permukiman Ilegal Israel.
Kementerian pertahanan Israel beralasan ekspansi permukiman demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Kementerian ini bertugas mengatur penggunakan tanah jajahan pascaperang 1967. Okupasi ini pun tidak pernah diakui sebagian negara di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika