REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Memasuki bulan kedua di 2017, warga miskin di Kabupaten Indramayu tak kunjung menerima raskin yang menjadi hak mereka. Mereka pun mengeluhkan hal itu karena sangat membutuhkan beras tersebut.
"Sejak Januari sampai sekarang, raskin belum ada," ujar seorang warga di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Saryem, Kamis (2/2). Saryem mengatakan, meski jumlahnya sedikit, namun raskin sangat meringankan bebannya dalam memenuhi kebutuhan makan anggota keluarganya. Dia berharap, raskin bisa secepatnya cair.
Salah seorang ketua RT di Kelurahan Margadadi, Ratna, mengaku tidak mengetahui mengapa raskin hingga kini tak kunjung turun. Warganya pun sering datang kepadanya untuk menanyakan kapan raskin akan datang. "Tapi dari kelurahannya (raskin) belum turun, ya mau gimana lagi. Saya juga tidak tahu penyebabnya," kata Ratna.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Edy Santoso, saat dikonfirmasi, membenarkan belum turunnya raskin. Dia menyatakan, kondisi tersebut juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. "Jadi bukan hanya di Indramayu saja," terang Edy.
Edy menjelaskan, kondisi itu terjadi akibat adanya data keluarga penerima manfaat pada tahun ini yang rencananya akan mengalami perubahan dibandingkan tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jumlah keluarga penerima manfaat tersebut.
Pada 2016 lalu, jumlah penerima raskin di Kabupaten Indramayu mencapai sebanyak 174.002 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Setiap RTSPM berhak menerima alokasi raskin sebanyak 15 kg. "Kami pun saat ini sedang menunggu kepastiannya. Sampai sekarang juga belum ada rapat dari provinsi mengenai hal ini," tutur Edy.
Tak hanya mengenai perubahan jumlah penerima manfaat, lanjut Edy, tak kunjung turunnya raskin juga disebabkan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada awal Januari 2017. Perubahan itu menyebabkan kewenangan raskin yang semula ada di Bagian Perekonomian Pemda Indramayu, kini dialihkan ke Dinas Sosial setemapat.
Edy mengakui, pelimpahan kewenangan mengenai raskin memang telah dilakukan. Namun, hingga saat ini belum ada juklak maupun juknis yang diterimanya terkait masalah tersebut.
Terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu, Asep Buhori, menyatakan, pihaknya memiliki stok yang berlimpah untuk kebutuhan penyaluran raskin di Kabupaten Indramayu. Adapun alokasi raskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Indramayu mencapai 2.610 ton per bulan. "Pencapaian produksi beras di Indramayu surplus," tandas Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika