REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI TENGAH -- Dana untuk panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) di kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, akhirnya dicairkan. Pemerintah menggelontorkan Rp6 ,9 miliar untuk dana pengawasan pilkada di daerah tersebut.

Ketua Panwaslih Tapteng Jonas Bernard Pasaribu mengatakan, cairnya dana tersebut ditandai dengan penandatanganan surat pencairan anggaran pengawas Pilkada bersama Pemkab Tapteng, Rabu (1/2) kemarin.

"Pencairannya sudah diteken," kata Jonas, Kamis (2/2).

Jonas mengatakan, dana sebesar Rp 6,9 miliar itu merupakan sisa dari anggaran pengawasan pilkada yang totalnya mencapai Rp 8,9 miliar. Sebanyak Rp 2 miliar dari anggaran tersebut telah dicairkan Pemkab Tapteng pada tahap awal.

"Hari ini mungkin dananya masuk ke rekening Panwas," ujar Jonas.

Pencairan tahap kedua dana pengawasan pilkada tersebut seharusnya dilakukan pada pertengahan 2016 lalu. Menurut Jonas, akibat terlambatnya pencairan anggaran ini, ada sejumlah dampak yang muncul. Bahkan, hal itu juga disebut sempat menimbulkan polemik antara Bawaslu Sumut dan Pemkab Tapteng.

"Beberapa kegiatan Panwas seperti rakor dan rapat lainnya sempat terhambat," ujar dia.

Sebelumnya, Pj Bupati Tapteng Bukit Tambunan mengatakan, penyebab terkendalanya realisasi anggaran itu adalah proses pengukuhan perangkat daerah sesuai PP 18 Tahun 2016 yang belum diputuskan oleh Mendagri. Dia pun membantah tudingan adanya penahanan anggaran. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika