REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan, Pangdam Jaya Tedy Lhaksamana, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin dinilai merusak citra pemerintah, polisi, dan tentara. Karena Luhut sebagai Menteri Kemaritiman tidak memiliki tugas yang berkorelasi dengan polemik persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Respeknya semakin turun, seharusnya kavling itu tidak diambil," kata pengajar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Harmonis, Kamis (2/2).

Selain itu, kata Harmonis, Kapolda Iriawan dan Pangdam Tedy datang menggunakan Pakaian Dinas Harian. Seakan kedatangan mereka mewakili institusi kepolisian dan angkatan bersenjata.

Harmonis mengatakan, kedatangan Kapolda dan Pangdam ke rumah Ma'ruf Amin setelah polemik terjadi memperlihatkan keberpihakan. "Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperumit masalah," kata Harmonis.

Harmonis mengatakan, warga dan pemilih Jakarta justru akan melihat tidak adanya netralitas dalam Pilkada Jakarta. Karena ketiganya salah menunjukkan komunikasi nonverbal mereka ke publik. "Luhut jika memang melihat ada persoalan jangan dia yang turun, suruh orang lain yang turun," kata Harmonis.

Kedatangan Luhut ini justru memperlihatkan dengan terang-benderang keberpihakan Istana. Selain itu, ia membawa Kapolda dan Pangdam. Harmonis mengatakan, sebagai seorang Menko Maritim, Luhut tidak memiliki garis komando dengan Kapolda dan Pangdam.

"Harusnya Wiranto kalau memang masalah keamanan, lagi pula partainya Wiranto mendukung Ahok," kata Harmonis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika