REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra di DPR belum bersikap perihal usulan dilakukannya hak angket oleh Fraksi Partai Demokrat terhadap dugaan penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa, Gerindra akan terlebih dahulu mengkaji usulan hak angket tersebut apakah memang mengarah kepada keterlibatan Pemerintah.
"Kita lihat dulu draftnya gimana, kalau bicara hak angket dan macam-macam itu, kita harus lihat dulu apakah ada benang merah misalnya ada keterlibatan pemerintah dalam proses penyadapan itu," kata Desmond saat dihubungi Jumat (3/2).
Menurutnya, sesuai tujuan dilakukan hak angket tersebut guna menyelidiki apakah benar ada kesalahan yang dilakukan pemerintah. Hal itu pun berlaku untuk dugaan penyadapan yang dirasakan pihak Partai Demokrat berkaitan kasus hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Jika memang penyadapan itu benar, dan ada keterlibatan Pemerintah dalam pemberian hasil sadapan dalam kasus Ahok, tentu hak angket dimungkinkan dilakukan. "Kalau itu mengarah kesana, maka hak angket itu sesuatu yang tepat. Kalau tidak ada itu, hak angket itu tidak tepat," kata Desmond.
Anggota Komisi III DPR itu mengaku belum menerima draft usulan hak angket dari FPD. Meski diakuinya, ia telah dihubungi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman terkait usulan tersebut.
"Tapi saya kan belum baca draftnya, tidak tau arahnya kemana, mana mungkin saya rapatkan ke fraksi. Karena bicara hak angket bukan bicara perorangan di Gerindra, tapi tentang kebijakan fraksi," kata dia.
Sehingga menurutnya, pihaknya belum bisa berkomentar jauh terkait dukungan hak angket tersebut. Pasalnya, Gerindra sejauh ini juga belum melihat upaya keterlibatan Pemerintah soal dugaan penyadapan tersebut.
"Nah itulah yang Gerindra belum lihat kesana, jadi kita belum bisa memberikan dukungan. Kalau kami, tidak melihat ada bukti-bukti mengarah kesana. Nah mungkin demokrat mengusulkan itu karna PD sudah mempunyai bukti-bukti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika