REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendataan ulama yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur menimbulkan persepsi negatif di masyarakat setempat. Masyarakat takut setelah didata para kiainya hilang begitu seperti yang terjadi di tahun 1998 yang dikenal dengan operasi ninja.
"Pendataan ulama oleh Polri sangat meresahkan umat," kata Pengurus MUI Pusat Anton Tabah Digdoyo, saat dihubungi, Republika, Sabtu (4/2).
Menurut mantan jendral Polri ini, setelah beredar kabar di media terkait pendataan para ulama di Jawa Timur, ia langsung menghubungi jenderal-jenderal aktif di Mabes Polri untuk menanyakan kebenaran dan tujuan pendataan. Kata Anton, semua jenderal yang ditanya dan tak mau disebut namanya itu bilang, pendataan itu tidak benar. "Yang ada sekadar tanya alamat supaya mudah koordinasi," ujarnya.
Menurut Anton yang saat ini fokus mengamati kinerja Polri, jika pendataan itu benar adanya, maka bisa memperkeruh hubungan Polri dengan ulama yang saat ini sedang kurang bagus hubungannya dengan pemerintah.
Anton mengatakan, daripada melakukan pendataan terhadap ulama bak orang yang sedang diawasi lebih baik polisi menggunakaan pendekatan humanis. "Melalui pendekatan kekerabatan akan lebih mengena dan berhasil, dan baik tanpa curiga," katanya.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus dicermati dalam kegiatan pendataan terhadap ulama yang dilakukan polisi di Jawa Timur itu. Pertama, metodologinya sangat formal pakai surat dengan kisi-kisi model isian tanggal; kedua, waktunya kurang pas; ketiga umat Islam kaitkan dengan rencana sertifikasi ulama kiai ustaz yang sangat ditentang umat Islam .
Anton mengatakan, apa yang disampaikan ulama, dan ustaz meski keras, tapi sudah sesuai di dalam Alquran yang mengingatkan, sekaligus mengajak pada ajaran Islam. "Kitab suci Islam sebagai agama terakhir paripurna sangat lengkap dan detail, jadi tak bisa disalahkan karena hanya sekadar sampakkan apa yang ada di kitab suci," katanya.
Anton berharap, junior-juniornya yang memiliki kebijakan di kepolisian mampu meningkatkan kepekaan sosialnya yang murni penegak hukum yang pro rakyat, bukan pro penguasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika