REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengembangan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin akan dimulai pada bulan Maret 2017. Ia mentargetkan konstruksi selesai dilakukan pada kuartal pertaka 2019.
"Awal Maret dibangun. Selesai awal 2019. Insya Allah tidak molor," jelas Budi saat melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin, Ahad (5/2).
Budi mengatakan pengembangan bandara ini dilakukan mengingat kota banjarmasin yang semakin berkembang. "Banjarmasin kota yang luar biasa. Masyarakatnya sangat dinamis. Untuk itu kita ingin masyarakat Banjarmasin maju. Dan menjadi kewajiban negara melalui PT Angkasa Pura I untuk menghadirkan bandara yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Biasanya kalau bandara diperbesar, penumpang akan meningkat dan daerah di sini maju, " ujarnya.
Saat ini pergerakan penumpang di bandara Syamsuddin Noor sudah mencapai 3,5 juta penumpang pertahunnya. Sementara kapasitas terminal seluas 9.043 m2 tersebut hanya mampu menampung hingga 1 juta penumpang pertahunnya. Sementara panjang runway baru sepanjang 2500 x 45 m2, dan appron yang mampu menampung hanya 12 pesawat saja.
Pembangunan tahap I direncanakan akan dimulai pada Maret 2017. Pembangunan yang dilakukan diantaranya yaitu, perluasan terminal menjadi 50.359 m2 yang dapat menampung hingga 6 juta penumpang pertahunnya. Perpanjangan runway hingga 3000x45 m2, dan perluasan appron berkapasitas hingga 18 pesawat.
Tidak hanya itu, perluasaan terminal kargo juga dilakukan menjadi seluas 5.000 m2 dari kondisi saat ini yang hanya seluas 802 m2. Mengantisipasi pergerakan barang yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 10 persen per tahunnya.
Pembangunan akan terus dilakukan hingga tahap 4 yaitu pada tahun 2047. Pada tahun tersebut, ditargetkan sudah memiliki terminal penumpang seluas 103.953 m2 yang dapat menampung hingga 12 juta penumpang pertahunnya.
Budi mengatakan perlu dukungan Pemda untuk membangun akses jalan menuju bandara, sehingga pada saat bandara selesai dikembangkan di tahun 2019, jalannya pun sudah jadi.
Lebih lanjut, Budi mengingatkan kepada PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara, agar berhati-hati, selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, serta selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk menghindari konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan.
"Kalau melakukan pembangunan itu bukan keinginan kita saja. Banyak stakeholder, pemilik tanah, kemampuan keuangan, pasar, regulasi. Kan kita bukan negara diktator. Tidak boleh memaksakan kehendak. Makanya saya minta PT Angkasa Pura I hati-hati supaya jangan terjadi konflik sosial dan melanggar hukum," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika