REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen Pilkada Serentak 2017 ini untuk menggelar aksi massa. Terlebih, jika aksi itu cenderung mengintimidasi masyarakat agar mengarah ke calon tertentu.

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan pilkada ini, yang justru menodai apa yang kita lakukan," kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Wiranto mengatakan, dia sudah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa ragu dan pandang bulu terhadap pihak yang mengganggu proses pilkada serentak, termasuk masa tenang. Bagi dia, masa tenang pilkada adalah masa yang harus tenang dan tidak boleh ada yang memicu keributan.

"Termasuk dalam rangka Minggu tenang, ya kita harus tenang. Jangan kemudian dibikin ribut. Minggu tenang merupakan satu bagian agar masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan dengan tenang kiranya siapa yang pantas dipilih di daerahnya," kata dia.

Wiranto juga menegaskan, tidak ada lagi pengeluaran izin untuk berbagai agenda pengerahan massa. Jika tetap terjadi aksi massa di masa tenang, kata dia, aparat keamanan akan langsung menindak tegas. Dia pun meminta agar jangan menyalahkan aparat jika menindak massa yang melakukan aksi tersebut.

"Kalau (aksi massa itu) dilaksanakan, aparat keamanan akan menindak tegas. Jangan salahkan aparat keamanan. Yang kita salahkan adalah yang melanggar hukum. Jangan di bolak-balik," kata dia.

Wiranto mengungkapkan, pihak KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara negara tentu sudah memberikan petunjuk kepada masyarakat terkait hal mana yang dilarang dan kegiatan seperti yang tidak dilarang. "KPU dan Bawaslu sudah memberikan guidance, mana yang dilarang dan mana yang tidak," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika