REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sertifikasi tanah sekitar 5 juta bidang pada 2017 ini. Menurutnya, jumlah tersebut tidak mencapai 2 juta hektare (ha) karena tergantung dari luas bidangnya.

"Ada bidang 2 hektare, 3 hektare, dan ada 200 meter. Tahun depan kita sertifikasi 7 juta bidang dan tahun depannya lagi 9 juta bidang," ujar Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Senin (6/2).

Pemberian sertifikasi ini merupakan agenda reforma agraria yang diusung oleh pemerintah melalui program percepatan pelepasan 9 juta ha lahan untuk masyarakat. Percepatan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah. Selain itu, pemerintah juga sedang menggodok aturan pelepasan tanah di dalam kawasan hutan.

"Pak Presiden kemarin menambahkan ada 12 juta hektare, sebenarnya yang sisa itu 3 juta hektare adalah hutan yang akan diserahkan untuk dikelola oleh masy tapi masih hutan," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, program percepatan pelepasan 9 juta hektar yakni pemerintah akan mensertifikasi tanah milik masyarakat. Sebab masih banyak tanah milik masyarakat, terutama di pedesaan dan perkampungan yang belum memiliki sertifikat.

Karena alasan tersebut, lanjut Sofyan, pemerintah ingin memberikan sertifikat agar mempunyai kepastian hukum yang jelas. Pemerintah menargetkan pelepasan lahan sebesar 4,5 juta ha sampai 2019.

Kemudian sisanya adalah tanah terlantar yang diambil sebagian untuk tanah rakyat, dan tanah masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Menurut Sofyan, kawasan hutan itu akan dilepas untuk kemudian diformalkan menjadi milik masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika