REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Dinas Pariwisata Sumatera Barat membentuk tim perumus wisata halal untuk mendefinisikan konsep tersebut dengan mempertimbangkan kondisi daerah agar bisa diimplementasikan.

"Kita ancang-ancang siapa yang masuk dalam tim ini. Yang jelas terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan Dinas Kesehatan Sumbar," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian di Padang, Senin (6/2).

Ia menjelaskan hasil rumusan itu nanti bisa saja akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pengembangan wisata halal di Sumbar. Ia menilai hal itu penting untuk dilakukan agar masyarakat tidak ragu dengan konsep wisata halal yang diterapkan.

"Gambarannya wisata halal itu berkaitan dengan infrastruktur pendukung seperti hotel dan restoran bersertifikasi halal, penyajian makanan yang sehat dan akomodasi yang bersih. Nanti akan dirumuskan oleh tim," kata dia.

Ia mengemukankan penghargaan World Halal Tourism Awards yang diterima Sumbar pada 2016 merupakan tantangan yang harus dihadapi. "Ini menjadi fokus kita ke depan," katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan untuk menunjang wisata halal juga perlu peran serta swasta seperti biro perjalanan dan organisasi pariwisata dan pendidikan. "Tamatan sekolah yang berkaitan dengan pariwisata harus memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata halal sekaligus mendukung konsep itu," katanya.

Ia juga meminta pemandu wisata untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama penguasaan bahasa untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada wisatawan yang datang.

Sebelumnya Sumbar telah mendapatkan dua penghargaan World Halal Tourism Awards masing-masing World's Best Halal Destination, World's Best Halal Culinary. Penghargaan itu menjadi dorongan bagi Sumbar untuk mengembangkan konsep wisata halal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika