REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Musyawarah Kerja (Musykerwil) I, Ahad-Senin (5-6/2), di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Musykerwil kali ini mengangkat tema “Akselerasi Program Jihad Jam’iyyah Menuju Profesionalitas Dakwah”.
Ketua PW Persis Jabar H Iman Setiawan Latief, dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id, Selasa (7/2), mengatakan, Musykerwil I ini diharapkan melahirkan berbagai program jihad untuk mewujudkan dakwah yang profesional. Menurut dia, dakwah yang profesional ini tidak hanya memerhatikan sisi kualitas, melainkan juga kuantitas. Karena itu, kata dia, dalam kebijakan umum program jihad sudah ditetapkan target penambahan infrastruktur jam'iyyah, baik itu di level pimpinan daerah atau pun pimpinan cabang. Selain itu, ada juga penambahan jumlah pesantren, madrasah, masjid, dan majelis taklim.
Iman mengatakan, Jabar merupakan daerah tempat lahirnya Persis. Untuk itu, ia berharap Persis Jabar pun bisa menjadi etalase Persis tingkat nasional. Ketua Bidgar Jam’iyyah Pimpinan Pusat Persis Ihsan Setiadi Latief meminta para kader Persis mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai persoalan keumatan sebagaimana para pendahulu organisasi ini. Ia mengatakan, sumbangan pemikiran Persis dinanti guna ikut memecahkan problem bangsa yang kompleks.
Selain Musykerwil, saat itu juga diadakan training for trainer (TFT) untuk mencetak para trainer tingkat wilayah. Ketua Panitia Musykerwil H Ahmad Haedar mengatakan, dalam kesempatan ini juga dibahas berbagai persoalan dakwah dan keumatan, baik di tingkat nasional maupun regional Jabar.
Muncul sejumlah rekomendasi dalam Musykerwil I ini. Di antaranya terkait dugaan upaya kriminalisasi terhadap ulama, habaib, kiai, dan santri. Mengenai hal ini, PW Persis Jabar meminta pemerintah agar segera menghentikan upaya kriminalisasi tersebut. PW Persis Jabar juga menyoroti kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jabar dalam penanganan kasus yang diduga melibatkan ormas keagamaan. Persis menilai ada ketidakprofesional kinerja aparat kepolisian. Karena itu, PW Persis meminta kepala Polri mengevaluasi kinerja kapolda Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika