REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini di Istana Negara, Jakarta. Kunjungannya ini dilakukan untuk menjelaskan surat pemberhentian sementara Patrialis Akbar serta prosedurnya.

Menurut dia, surat pemberhentian sementara tersebut sebelumnya juga telah disampaikan oleh Majelis Kehormatan. "Kemarin surat sebenarnya sudah disampaikan oleh Majelis Kehormatan untuk pemberhentian sementara Pak Patrialis, ini tadi saya juga menyampaikan dan menjelaskan surat itu dan prosedur pemberhentian Pak Patrialis," jelas Arief di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/2).

Arief menjelaskan, sebelum diputuskan dikeluarkannya surat pemberhentian sementara, MK telah menggelar pembentukan Majelis Kehormatan. Hasilnya terpilih Sukma Violetta sebagai ketua Majelis Kehormatan serta Anwar Usman sebagai sekretaris.

Proses selanjutnya yakni dengan menggelar sidang pendahuluan untuk memeriksa saksi-saksi, termasuk hakim panel kasus, pegawai, dan juga panitera. Tak hanya itu, Arief menyampaikan Majelis Kehormatan juga telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Patrialis. "Itu sudah diperiksa, kemudian akhirnya diputuskan memang ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Pak Patrialis," kata dia.

Menindaklanjuti temuan tersebut, diputuskan agar Ketua Mahkamah Konsitusi segera menyurati Presiden terkait pemberhentian sementara Patrialis. "Nah, surat ini sudah saya sampaikan, secara detail sudah saya jelaskan prosesnya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyanggupi untuk segera diterbitkan surat pemberhentian sementara," jelas Arief.

Untuk menentukan apakah Patrialis telah melakukan pelanggaran kode etik berat, maka Majelis Kehormatan kemudian akan menggelar sidang kembali guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kalau itu iya, maka direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," ujar Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika