REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bidang wisata bahari diharapkan dapat berkontribusi hingga empat miliar dolar AS pada 2019 atau meningkat hingga empat kali lipat dari kontribusi yang ada pada saat ini. "Kami harapkan devisa dari wisata bahari meningkat dari 1 miliar dolar AS saat ini menjadi 4 miliar dolar AS pada tahun 2019," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam penandatanganan kerja sama antara pengembangan wisata bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-Kementerian Pariwisata di kantor KKP, Jakarta, Selasa (7/2).
Menurut Arief, memang benar selama ini bangsa Indonesia telah lama 'memunggungi' laut, yang salah satunya dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi wisata bahari terhadap devisa yang diperoleh sektor pariwisata secara keseluruhan. Menpar mengungkapkan, wisata bahari pada saat ini hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari keseluruhan devisa pariwisata nasional yang mencapai 10 miliar dolar AS per tahun. Dengan demikian kontribusi wisata bahari hanya sekitar satu miliar dolar AS.
Dia membandingkannya dengan Malaysia, di mana wisata bahari berkontribusi hingga sekitar 40 persen dari keseluruhan devisa pariwisata. Malaysia sendiri diperkirakan dapat meraup devisa pariwisata hingga sekitar 25 miliar dolar AS per tahun.
Arief Yahya berpendapat, salah satu hal yang mengakibatkan minimnya kontribusi wisata bahari antara lain adalah regulasi, sumber daya manusia, serta pendekatan yang masih lebih mengutamakan keamanan dibandingkan pelayanan jasa. "'Approach (pendekatan) yang kita lakukan saat ini adalah security (keamanan) dan bukan services (jasa)," kata Menpar.
Seharusnya, menurut dia, harusnya pendekatan yang ada adalah semua orang yang masuk ke dalam negeri adalah wisatawan kecuali penjahat, dan bukannya sebaliknya.
Menpar menyatakan, bila kedua kementerian bersatu padu dalam mengembangkan pariwisata bahari maka akan menghasilkan sebuah sinergi yang dahsyat.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sepakat bahwa bila Indonesia lebih mengarah fokus kepada sektor jasa seperti pariwisata dan tidak hanya terhadap komoditas semata maka pasti ke depannya akan meningkatkan penerimaan yang lebih banyak bagi negara.
Sebelumnya, pemerintah juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata maritim di laut serta berbagai lokasi wisata di pesisir sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Tanah Air. "Komisi IV ke depannya akan terus mendorong pemerintah dapat memaksimalkan potensi maritim dan pariwisata sekitar pesisir," kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.
Menurut Andi Akmal, saat ini potensi kelautan yang ada di Indonesia merupakan hal yang ironis antara lain karena besarnya potensi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir dengan 13.466 pulau dan 5,8 juta kilometer persegi laut.
Selain itu, ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bentangan dan paparan laut juga sangat luas seperti diketahui di Indonesia terdapat 10.660 desa pesisir yang tersebar di sekitar 300 kabupaten. "Ini mesti jadi fokus kerja pembangunan nasional yang serius sehingga 2.636.758 rumah tangga nelayan menjadi berdaya, kekuatan sumber daya manusia Indonesia akan terdongkrak signifikan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika