REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana, Selasa (7/2) mengatakan dialog damai antara pemerintah Filipina dengan pemberontak komunis untuk mengakhiri konflik yang berjalan hampir 50 tahun masih mungkin dilakukan meski presiden memerintahkan perang habis-habisan.
Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan pada akhir pekan pemerintah mencabut gencatan senjata dengan Tentara Rakyat Baru yang disebut sebagai kelompok teroris karena mereka menuntut hal besar meskipun ada keringanan dari pemerintah. Bentrokan terjadi di beberapa tempat dan sejumlah petinggi dari pihak pemberontak telah ditahan, namun Menhan Lorenzana mengatakan masih ada kemungkinan akan dialog damai.
"Presiden belum menutup pintu negosiasi," kata Lorenzana dalam sebuah konferensi pers. "Pemerintah masih terbuka untuk dialog damai jika hal itu akan menguntungkan rakyat Filipina".
Duterte, yang menang dalam pemilu tahun lalu denganh janjinya untuk menyingkirkan narkoba, telah menaikkan harapan akan akhir dari pemberontakan komunis yang menghambat perkembangan selama bertahun-tahun, terutama di bagian tengah Filipina.
Sebuah gencatan senjata diumumkan pada Agustus dan bulan lalu. Pemerintah meminta Departemen Luar Negeri AS menyingkirkan pendiri dan pemimpin gerakan pemberontakan itu, Jose Ma Sison dari daftar hitam terorisnya agar dialog dapat dijalankan.
Namun kedua belah pihak kemudian saling menuduh adanya pelanggaran gencatan senjata dan bernegosiasi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lorenzana mengatakan perintah telah dikeluarkan untuk menangkap pemimpin militan yang dibebaskan sementara pada tahun lalu untuk diikutkan dalam proses perdamaian.
Para tentara mencegat dan menangkap kembali seorang pemimpin pada Senin di sebuah lokasi pemeriksaan militer di Kota Davao. Duterte mengatakan dia "berbuat lebih" untuk membawa perdamaian dengan cara melanjutkan kembali dialog dan membebaskan para pemimpin pemberontak, namun usaha-usahanya tidak pernah dihargai pihak komunis yang memanfaatkan dialog itu untuk menarik lebih banyak petarung dan memeras uang.
Lorenzana juga mengatakan pembangunan sejumlah fasilitas militer AS di Filipina akan dilanjutkan sesuai rencana setelah dia meyakinkan Duterte, yang menentang keberadaan AS dalam negaranya, yang memandang pembangunan itu semata untuk menanggapi bantuan kemanusiaan dan bencana yang dapat digunakan oleh kedua negara. Duterte menuduh AS menimbun senjata di sejumlah markas di Filipina, yang melanggar kesepakatan. Hal itu dibantah oleh AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika