REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai berjalannya paket kebijakan ekonomi (PKE) selama satu tahun lebih ini perlu dievaluasi. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap sumbatan-sumbatan terkait dengan implementasi paket kebijakan ekonomi di lapangan.
Bahkan, salah satu langkah yang diambil dari evaluasi ini adalah memunda peluncuran paket kebijakan ekonomi ke-15 yang akan fokus ke sektor logistik dan pelaksanaan Indonesia Single Window (INSW). “Penyajiannya masih kurang informatif sehingga perlu waktu sedikit lagi,” kata Menko Perekonomian Darmin di Jakarta, Selasa (7/2).
Dalam paket berikutnya ini, pemerintah akan membereskan soal arus barang dan arus prosedur di pelabuhan di mana dwelling time adalah salah satu bagiannya. Apalagi, Darmin memandang bahwa selepas berjalannya paket kebijakan ekonomi justru ada beberapa kementerian/lembaga yang mengeluarkan kebijakan yang cenderung berlawanan dengan tujuan PKE.
Artinya, bila sebelumnya PKE diterbitkan untuk memudahkan usaha, kementerian/lembaga justru menambah jumlah larangan terbatas yang mempersulit ekspor atau impor. Data Indonesia National Single Window (INSW), paket kebijakan ekonomi sempat menekan jumlah larangan terbatas dari 51 persen menjadi 31 persen.
Namun, jumlah larangan terbatas kembali melonjak hingga 48 persen per akhir tahun 2016 lalu. "Jadi sebetulnya, kalau paket berikutnya mengenai logistik itu memang kami tunda. Karena menurut saya penyajiannya belum informatif," ujar Darmin.
Selain itu, satuan tugas (Satgas) percepatan PKE juga membeberkan kajian tentang industri apa saja yang akan berdampak besar dalam penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Industri, terutama industri padat karya, telah secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan dari 60 persen di tahun 1970 menjadi 11,3 persen di tahun 1996.
Sedangkan data terbaru, angka kemiskinan per September 2016 mencapai 10,7 persen. "Industri yang akan didorong dan terus dikaji dalam berbagai focus group discussion (FGD) di antaranya adalah sektor manufaktur, industri dasar, farmasi dan pariwisata," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika