REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan mendukung kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Karena menurutnya kebijakan tax amnesty mendayagunakan uang yang diparkir di luar negeri.

"Namun, tetaplah berorientasi pada tujuan dan sasaran awal," katanya dalam pidato politik dies natalis Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Selasa (7/2).

Menggeser sasaran kepada rakyat biasa, kata SBY, disertai komunikasi yang tidak baik, membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar dan tidak tenteram tinggal di negerinya sendiri. Isu ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan keadilan.

Ia berpendapat sasaran utama tax amnesty haruslah 100, 200, 500 atau 1000 orang-orang terkaya Indonesia. Disamping pemerintah mendapatkan “fee pemutihan”, masih ada dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Kepada kader Partai Demokrat diseluruh Indonesia SBY mengatakan tidak bermoral, jika di tengah gedung-gedung megah dan gemerlapannya kemewahan, jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak lantaran tidak cukup makan. Artinya, kata SBY, kesenjangan yang makin menjadi-jadi tidak bisa diterima di negara Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Ia mengatakan banyak sekali teori, strategi dan kebijakan pembangunan yang dianut oleh bangsa-bangsa. Namun, bagi Indonesia, yang penting Indonesia tidak pernah meninggalkan paradigma pembangunan yang adil. Pembangunan yang tetap berpihak dan berorientasi kepada manusia dan lingkungannya.

"Yang menjadi sasaran bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial social inclusion)dan terjaganya lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Inilah yang disebut dengan 'Sustainable Growth with Equity' yang kini dianut oleh banyak negara di dunia," kata SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika